“ Membaca Dinamika Pembangunan Kabupaten Kolaka”

Reportase dari Diskusi Publik Warkop KNPI Kolaka

“ Membaca Dinamika Pembangunan Kabupaten Kolaka”

Oleh :Ridwan Demmatadju

Membangun sebuah tradisi intelektual di kalangan masyarakat  di Kabupaten Kolaka terasa bergerak sangat lambat,jika dibandingan dengan daerah lain.Salah satunya adalah tradisi membangun wacana-wacana pemikiran yang dapat menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan dengan membentuk forum-forum diskusi, selain tradisi gemar membaca dan menulis. Sebagai organisasi pemuda KNPI Kabupaten Kolaka, setidaknya juga telah mengambil peran ini dengan menggelar diskusi publik dengan menghadirikan sejumlah nara sumber yang memiliki kapasiltas intelektual baik dari kalangan perguruan tinggi,pekerja media dan pejabat terkait dengan isu-isu yang penting itu dikaji dengan pendekatan ilmiah tetapi suasananya diskusinya, dengan di warung kopi menjadi cair, tidak kaku dan terkesan dogmatis.

Melihat jalannya diskusi publik di Warkop KNPI Kolaka, pada hari Sabtu, 16/3/2013 yang mengambil tema “ Membaca Dinamika Pembangunan Kabupaten Kolaka” dengan nara sumber H.Ahmad Safei, SH, MH (Sekretaris Kabupaten) Kolaka, Ketua DPRD Kolaka yang diwakili anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) H.Hasanuddin Yusuf, SH dan Drs. H.Akring Johar  dan satu nara sumber dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Tasman Wahid, SH yang juga mewakili masyarakat Kolaka- Kolaka Utara di kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian  terdapat nama Syahlan Launu yang dikenal sebagai tokoh intelektual muda di Kolaka-Kolaka Utara, menjadi pembicara kunci pada diskusi yang dipandu oleh Ridwan Demmatadju (Direktur Kolaka Media Institute).

Diskusi yang dilaksanakan malam hari itu, sedikit agak terlambat sebagai mana biasanya, lantaran banyaknya kegiatan penting yang harus dihadiri oleh 4 nara sumber. Namun antusiasme peserta diskusi dari kalangan aktifis LSM, Wartawan, dan Organisasi Pelajar/Mahasiswa dari Kampus USN Kolaka tak menyurutkan niatnya untuk menjadi peserta hingga acara berakhir pukul 23.00 wita. Bahkan pada barisan belakang juga terlihat sejumlah pejabat penting dari lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Pengantar diskusi  dari moderator, dimulai dengan memberikan gambaran tentang pentingnya mendiskusikan  tema ini, apalagi berkaitan dengan perayaan HUT Kabupaten Kolaka yang ke 53 yang tak hanya sekedar dirayakan dalam bentuk upacara seremonial, tetetapi KNPI Kolak sebagai agen perubahan tentunya mencoba mengajak semua elemen masyarakat di Kabupaten Kolaka untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil-hasil  dari program pembangunan yang telah dicapai dari tahun ke tahun.Dari roda pembangunan yang telah berjalan di Kabuaten Kolaka jika dilihat memiliki nampaknya, tidak semua berjalan sesuai rencana dan memuaskan keinginan masyrakat Kolaka, meski ada juga sejumlah prestasi  yang perlu diapresiasi. Hal ini, menjadi sebuah dinamika yang sangat menarik untuk menjadi bahan diskusi.

H. Ahmad Safei SH, MH  sebagai Sekretaris Kabupaten Kolaka mewakili Pemerintah Kabupaten Kolaka tampil pertama dengan menjelaskan pandangannya tentang paradigma pembangunan di Kabupaten Kolaka, yang mengharapkan adanya partisipasi dari semua masyarakat. Secara gamblang dia menyatakan bahwa Kabupaten Kolaka sebagai daerah yang tak hanya menjadi pembicaraan di Indonesia, tetapi menjadi perhatian masyarakat dunia,’’Kolaka begitu kaya dengan sumber daya alam, berupa tambang nikel, maka wajar saja jika Kolaka ini menjadi perhatian di dunia internasional,’’ungkap Safei dihadapan peserta diskusi.

Selain itu, dia juga menggambarkan secara detil pencapaian pembangunan Kabupaten Kolaka dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kolaka, sesungguhnya harus dimaknai sebagai secara positif. “Sebuah tujuan pembangunan tentunya ada harapan dan ada tantangan yang akan dilalui sebagai proses membangun. Dan kami, sebagai pelaksana di Pemerintahan Kabupaten Kolaka memiliki harapan agar masyarakat Kolaka dapat lebih sejahtera di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Pertanyaannya, apakah kita mau terlibat sebagai pelaku atau mau jadi penonton” ungkapnya bernada menggugat pemikiran peserta diskusi pada malam itu.

Ketika menjawab pertanyan dan tanggapan dari peserta diskusi yang mempertanyakan soal peran Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai regulator (pengatur) segala kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan dan pertanyaan yang berkaitan dengan regulasi distribusi solar yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kolaka, lantaran panjangnya antrian pembelian solar di semua SPBU di Kolaka.Salah seorang peserta diskusi Ilham yang kerap disapa Ilo ini mengangkat persoalan ini secara bernas. Tak ayal lagi, peryataan ilham ini sedikit memancing emosi Drs. Akring Johar salah satu anggota DPRD Kolaka yang menangani persoalan migas di DPRD Kolaka. Meski akhirnya bisa saling memahami maksud dari pernyataan peserta yang tidak sepakat bahwa munculnya antrian panjang di SPBU itu disebabkan oleh faktor harga, sementara masalah ini timbul akibat lemahnya pengawasan dari pihak yang terkait dengan distribusi solar serta adanya oknum aparat yang justeru ikut terlibat menjadi pelaku antrian solar ini. Bahkan dengan gambalang Ilham yang dikenal kritis itu menyatakan bahwa solusi untuk mengurai masalah ini perlu dievaluasi semua yang terkait dengan mata rantai bisnis antrian solar ini, termasuk pelaku industri pertambangan yang mencari untung dengan membeli BBM bersubsidi di SPBU. Disinilah peran Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai regulator dan fasilitator dinilai tak berdaya berhadapan dengan pemain bisnis solar di Kolaka yang diduga dibekingi oknum aparat hukum.

Menjawab soal itu, Ahmad Safei menjelaskan bahwa pihak sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi untuk mengatasi masalah ini, namun beberapa pertimbangan yang terungkap di kalangan masyarakat yang menjadi pembeli solar bersubsidi ini, mengatakan bahwa mereka juga masyarakat Kolaka yang butuh makan. Inilah persoalan dilematisnya. Kemudian pihak Depot Pertamina memiliki kewenangan pengawasan hanya sebatas di lingkungan Depot Pertamina saja, setelah mobil tangki Pertamina itu keluar dari area pagar maka itu bukan lagi tanggungjawabnya. Termasuk soal reklamasi lingkungan pasca tambang yang dipertanyakan pleh Husni Mubarak, dijelaskan oleh Ahmad Safei bahwa regulasi sudah jelas diatur dalam peraturan daerah. (bersambung)

Pertarungan Kecerdasan Sosial Politik di Pilkada Kolaka

Pertarungan Kecerdasan Sosial Politik di Pilkada Kolaka

Oleh : Ridwan Demmatadju

Suasana persaingan para calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka untuk merebut dukungan masyarakat semakin terasa, lihat saja mulai dari lorong-lorong sempit hingga jalan protokol terpasang gambar calon yang dipaku sekenanya di pohon-pohon yang tak berdosa.Tak hanya itu nyaris semua media cetak lokal dipenuhi dengan banner iklan yang berisi slogan dan janji untuk mensejahterakan masyarakat Kolaka.Untuk calon Bupati Kolaka saja terlihat delapan nama, Amir Sahaka, Ahmad Safei, ,Harun Rahim, Farhat Abbas, Ali Nur, Sabri Manomang, Jhoni Syamsuddin dan Sabaruddin Labamba.Sedangkan untuk calon wakil bupati, hari ini nampak masih malu-malu menegaskan diri, tetapi sudah mulai bermunculan nama-nama, seperti Rais Galu, Fachruddin Rahim, Hasanuddin Yusuf, Jayadin, Parmin Dasir, Syaifuddin Mustaming dan Asdar Pamma.

Merebut dukungan masyarakat bagi calon pemimpin menjadi penting dilakukan sebelum terpilih dan sesudah terpilih menjadi pemimpin sekelas Bupati dan Wakil Bupati di Kolaka,karena tanpa dukungan yang riil dari masyarakat maka tidak mungkinlah calon tersebut dipercaya dan dipilih pada hari pemilihan nanti.Makanya tak heran jika akhir-akhir ini, sejumlah calon bupati Kolaka mulai menggunakan media kampaye untuk mempengaruhi presepsi publik sekaligus memperkuat dukungan yang sudah ada, salah satunya adalah Ahmad Safei yang masih menjabat Sekretaris Kabupaten Kolaka terlihat begitu gencar melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak dan menggalang dukungan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kolaka.Upaya menggalang dukungan menggunakan media cetak tentunya ini sangat efektif untuk mempengaruhi presepsi publik, dari banyak pengalaman seorang calon yang pandai memanfaatkan media untuk memperoleh dukungan ternyata sangat efektif dan memenangkan pertarungan politik, meski harus didukung dengan sebuah riset atau penelitian yang akurasinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari sisi popularitas dan penguatan presepsi publik terhadap Ahmad Safei terlihat menguasai medan pertarungan ini,Hal ini tak dipungkiri lantaran kedudukannya sebagai Sekretaris Kabupaten Kolaka, dengan jabatan ini ikut membawa pengaruhnya khususnya di jajaran birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dibandingkan dengan Amir Sahaka yang menjabat Wakil Bupati Kolaka, juga akan mencalonkan dirinya sebagai Bupati Kolaka.Meskipun Ahmad Safei, dirasakan menguasai perolehan dukungan dan presepsi publik.Namun, belum ada angka pasti untuk besaran prosentasenya.Karena sejauh ini belum ada hasil riset dari lembaga survey yang melakukan penelitian soal ini, baik yang dibiayai oleh calon ataupun lembaga yang independen untuk memantau pergerakan politik di Kolaka jelang pemilihan Bupati Kolaka.

Selain itu, partai politik yang akan mendukung Ahmad Safei hingga saat ini belum ada yang dibuka ke publik, meskipun  sejumlah kalangan terdekat dari Ahmad Safei mengungkapkan bahwa untuk dukungan partai politik sudah tidak jadi masalah.Memang, dari sekian  banyak calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tak satupun yang memastikan partai politik yang akan mengusungnya, selain nama Amir Sahaka  kebetulan masih menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kolaka dan Sabri Manomang yang menjabat Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara, disusul Harun Rahim (Ketua Partai Demokrat) Kolaka.Pada ruang ini, dipastikan akan terjadi gejolak di internal partai politik untuk menentukan siapa calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung,termasuk perebutan pintu partai yang akan berkoaliasi nantinya.Inilah persoalan-persoalan yang akan berpengaruh terhadap keterpilihan seorang calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, jika tidak dikuasai formulasi konfliknya.

Kemudian,seberapa besar pengaruh partai politik yang akan mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati nampaknya tidak terlalu berpengaruh di Pemilihan Bupati Kolaka ini, meski banyak pihak yang memastikan bahwa pengaruhnya sangat besar untuk merauh perolehan suara.Penyataan ini masih memerlukan kajian ilmiah untuk memastikan kebenaran dari pernyataan ini, karena dibanyak pemilihan dukungan partai besar seperti Golkar dan Demokrat harus melorot di posisi kalah.Mengapa ? Salah satu faktor yang bisa disebutkan dalam tulisan ini adalah banyaknya persoalan yang mendera pengurus dan kadernya mulai dari pusat sampai ke daerah, dua partai besar ini sampai saat ini dihantam berbagai isu korupsi, selain itu partai ini tidak sekuat pada zaman Orde Baru yang bisa mempengaruhi semua lini, termasuk Angkatan Bersenjata (ABRI red) dan birokrasi. Saat ini Golkar dan Partai Demokrat sebagai partai yang berkongsi dengan penguasa terkesan jadi bulan-bulanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keterlibatan sejumlah elitnya di Kasus Hambalang dan Pencetakan Al-Quran, selain Abu Rizal Bakrie sendiri masih disorot dengan berita luapan lumpur PT Minarak Lapindo di Sidoarjo.Ini yang mesti dipahami oleh masyarakat sebelum memastikan pilihannya. Begitupula dengan Partai Keadilan Sejahtera yang diakui memiliki kader yang militan juga harus terpuruk dengan kasus kuota impor daging sapi.Ironisnya pelakonnya adalah Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak (LHI).Akankah isu tak sedap ini membawa pengaruh dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka ? Tergantung kecerdasan dari konsultan dan operator politik dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka memainkan isu-isu ini.

Peran partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, memang sangat strategis jika dapat dimaksimalkan oleh pengurusnya untuk memenangkan calonnya.Kerena di partai politklah digodok kriteria calon yang akan diusung, kemudian partai tentunya memiliki jaringan pengurus dari pusat hingga ke desa dan kelurahan.Hal ini dapat dijadikan mesin politik yang dapat bergerak cepat untuk mencari dukungan.Pada konteks ini, apakah mesin partai politik di Kolaka cukup diandalkan untuk bekerja maksimal mendapatkan dukungan masyarakat? Pernyataan ini juga dapat dijawab dengan melihat hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara kemarin, ternyata tidak maksimal bekerja.Padahal, mereka didukung dengan kekuatan financial yang tidak sedikit jumlahnya.

Dari pengalaman ini, setidaknya bisa menjadi bahan evaluasi dan alat ukur sementara, untuk memastikan peluang dan tantangan seorang calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dalam menghadapi pertarungan politik yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman membaca gejala sosial di masyarakat yang selalu berubah-ubah situasinya.Jadi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka yang merasa popularitas dan elektabilitasnya masih dianggap rendah oleh sejumlah kalangan tokoh masyarakat, atau opini media tidak perlu terganggu dengan penilaian ini. Karena sepanjang belum ada penetapan dari penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka soal pasangan pemenang maka semua calon dapat melakukan segala cara yang halal atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendongrak angka poluplaritas dan elektabilitasnya.

Lalu bagaimana dengan presepsi publik terhadap delapan nama calon Bupati Kolaka yang bergulir di media hari ini, ternyata yang memiliki referensi sekaligus rekam jejak kepribadian

Sosial di masyarakat Kolaka, nama Ahmad Safei, Amir Sahaka yang memiliki presepsi publik yang positif dibandingkan nama-nama calon Bupati Kolaka yang lainnya, kedua nama ini dinilai memiliki rekam jejak yang kuat di masyarakat untuk menjadi orang nomor satu di Kolaka. Sosok Amir Sahaka yang memulai karirinya sebagai seorang pendidik di Kabupaten Kolaka, tentunya sangat bepengaruh terhadap dukungan dari komunitas guru yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kolaka yang jumlah anggotanya tersebar diseluruh kecamatan.Apalagi saat ini Amir Sahaka masih menjabat Ketua PGRI Kolaka.Meski banyak kalangan praktisi pendidikan di Kolaka yang tidak sepakat jika PGRI Kolaka sebagai organisasi profesi diseret-seret ke ranah politik.Tetapi dalam pertarungan politik nampaknya soal ini dipastikan terabaikan dengan sendirinya, ketika berbicara politik praktis yang kecenderungannya mengabaikan etika dan moralitas. Begitupula dengan Palang Merah Indonesia yang mana Ahmad Safei, sebagai Ketua PMI Kabupaten Kolaka dianggap sah-sah saja dan tidak bisa dilarang untuk menggunakan PMI Kolaka sebagai alat politiknya?

Pertarungan politik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, memang ibarat perang tanpa menggunakan senjata dengan peluru tajam, tetapi perang menggunakan sejumlah sumber daya manusia yang cerdas untuk memainkan isu-isu strategis, bukan isu-isu yang murahan dan berbau SARA. Sudah saatnya calon-calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka yang ingin menang dalam pertarungan ini lebih mengedepankan etika dan moral untuk mendapatkan dukungan masyarakat Kolaka yang sangat cerdas menilai siapa sesungguhnya yang dinilai layak untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka. Masyarakat Kolaka hari ini sudah memiliki referensi yang cukup untuk menentukan pemimpinnya tanpa harus dibayar dengan uang receh. Dari pengalaman yang lalu, sudah dipastikan rasionalitas pemilih di Kabupaten Kolaka sudah terlihat dengan jelas bahwa tanpa dibayar pun mereka akan memilih pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Kolaka. Kecuali ada beberapa masyarakat di wilayah kecamatan yang masih dengan gampang dibeli dengan uang receh.Fenomena ini semoga saja tidak terulang dalam Pilkada Kolaka yang tak lama lagi dihelat oleh KPU Kabupaten Kolaka untuk periode 2014-2019.

Penulis, adalah Direktur Kolaka Media Institute  

  

Media Cetak Lokal dan Menggali Potensi Kebudayaan Mekongga

Media Cetak Lokal dan Menggali Potensi Kebudayaan Mekongga

(Catatan kritis untuk penerbitan perdana Kolaka Pos)

Oleh : Ridwan Demmatadju, SPd

Mengamati pertumbuhan media cetak di Sulawesi Tenggara, Khususnya di Kabupaten Kolaka mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakatnya yang begitu majemuk. Dari data BPS Sultra Kabupaten Kolaka,jumlah penduduk Kabupaten Kolaka sebanyak 315.232 jiwa ini merupakan yang terpadat dari 10 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Badan Pusat Statistik (BPS) Kolaka mengeluarkan data bahwa penambahan penduduk di Kolaka dalam tiap tahun di atas rata-rata, yakni mencapai 1,99 persen lebih. Jika ditelisik lebih jauh, salah satu faktor yang mempercepat kemajuan Kabupaten Kolaka adalah iklim investasi yang kondusif ditandai dengan, nilai investasi yang meningkat cukup tinggi di sektor pertambangan dan perkebunan.

Makanya, banyak daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka peluang investasi yang besar. Target peningkatan pendapatan daerah ini sering kali memicu munculnya berbagai kebijakan proproduktif (proproductive) terhadap iklim usaha dan investasi. Iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi,  baik skala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga mendongkrak kemampuan pelaku ekonomi daerah (pemerintah daerah, investor, dan masyarakat). Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan lapangan kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan PAD.

Gambaran, kemajuan ekonomi Kabupaten Kolaka ini, tentunya akan menjadi salah satu daya tarik pengusaha di bidang media di Sulawesi Tenggara untuk menggarap Kolaka sebagai pasar yang memiliki prospek yang cukup cerah.Selain itu perhelatan tahun politik menuju pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2014-2019, menjadi point penting investasi di bidang media di Kabupaten Kolaka, Hal ini tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu variable yang menentukan dalam bisnis media.

Berkaitan dengan prospek yang menggiurkan itu, maka tak heran jika gurita bisnis media di Indonesia, Jawa Pos Group, di Sulawesi Tenggara dengan anak perusahaannya Kendari Pos telah melakukan investasinya pada Tahun 2011 dengan mendirikan media cetak Radar Kolaka yang hari ini, Senin, (11/3)  terbit perdana dengan nama baru Kolaka Pos yang menyajikan berita dan beraneka ragam informasi tentang Kabupaten Kolaka.Meski sebelumnya telah beredar Harian Kendari Pos hingga munculnya Kolaka Pos sebagai wujud penguatan pangsa pasar media ini, sekaligus keinginan dari pihak pengusaha untuk menggali potensi pembaca di Kabupaten Kolaka yang jumlahnya masih cukup besar jika digarap lebih optimal.

Kehadiran Kolaka Pos ini, tentunya memberikan warna baru bagi masyarakat Kabupaten Kolaka dalam mendapatkan informasi dari semua aspek kehidupan, selain beberapa media cetak lokal lainnya. Jika dilihat dari konten media ini, liputan dan informasi yang berkaitan dengan peristiwa hukum dan kriminal akan menjadi ujung tombak pemberitaan selain berita  pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Sesungguhnya pembaca media cetak di Kabupaten Kolaka berharap banyak dengan Kolaka Pos yang menggunakan kata independen dan aspiratif sebagai mascot  media yang baru sehari berganti nama dari Radar Kolaka menjadi Kolaka Pos. Sebagai media cetak yang akan menjadi jembatan informasi dan komunikasi bagi seluruh stakeholder yang ada di Kolaka, media ini setidaknya dapat membaca keinginan dari masyarakat Kolaka yang begitu majemuk latar belakangnya.Perannya sebagai media yang diharapkan dapat mempercepat perubahan masyarakatnya ke arah yang lebih baik,tentunya dibutuhkan kepiawaian dari manajemen redaksi media Kolaka Pos untuk bisa sejalan dengan harapan dari pembaca dengan latar belakang kepentingannya pula.

Dari banyak media cetak yang terbit di Sulawesi Tenggara dan beredar di Kabupaten Kolaka, terlihat jelas bahwa kebijakan redaksinya untuk mengangkat nilai-nilai kebudayaan Mekongga sebagai salah satu (local genius) di Kabupaten Kolaka masih sangat jauh dari harapan.Salah satu faktanya, rubrik atau halaman seni budaya yang diharapkan dapat mendapatkan porsi terbit setiap hari Sabtu-Minggu, nyaris tak dijumpai di media cetak yang beredar di Kolaka termasuk di media Kolaka Pos yang notabene berani menggunakan nama Kolaka sebagai nama medianya. Pembaca di Kolaka tentunya dengan menggunakan nama Kolaka Pos, ini bisa menjadi pendorong kebangkitan nilai-nilai kebudayaan Mekongga di Kolaka, khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya.Hal ini tidak dapat dilihat sebagai sebuah keinginan yang tidak berargumentasi kuat, bahkan tidak perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha media yang menggangap bahwa dengan menjadikan liputan seni budaya sebagai liputan yang tidak bernilai ekonomis.Inilah yang menjadi persoalan hari ini, kemampuan dan komptensi seorang redaktur untuk memberikan keyakinan kepada pengusaha/pemilik modal bahwa dengan menggarap konten budaya lokal akan memberikan nilai ekonomi yang cukup besar bagi perusahaan.

Sejauh ini, pengalaman penulis menjadi jurnalis di Harian Kendari Pos yang pernah mengelolah rubrik seni budaya selama beberapa edisi, merasakan adanya diskriminasi terhadap rubrik seni budaya yang dianggap tidak bernilai secara ekonomi, bahkan dianggap sebagai pemborosan halaman yang tidak bermanfaat bagi pembaca. Itu yang menjadi salah satu alasan sehingga rubrik ini dihentikan terbit, meski akhirnya muncul kembali dengan menyajikan tulisan berupa cerpen, puisi dan kolom resensi. Lagi-lagi, , penulisnya bukan dari kalangan masyarakat penulis yang bermukim di Sulawesi Tenggara, tetapi masih didominasi dari penulis dari luar.Fenomena ini juga mestinya dipikirkan oleh pengelolah media cetak di Kolaka Pos untuk membuat strategi pengembangan media yang berbasis pada keunggulan budaya lokal di Kabupaten Kolaka.

Untuk menggali potensi kebudayaan Mekongga dengan kerjasama media cetak Kolaka Pos, tentunya ini bukanlah pekerjaan yang semudah membalik telapak tangan, namun membutuhkan strategi kajian dan daya tahan untuk memulai upaya ini,termasuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan nilai-nilai kebudayaa Mekongga sebagai ikon industri media yang kreatif di Kolaka.Peran media cetak lokal, Kolaka Pos untuk mengawal perkembangan kebudayan Mekongga sehingga dapat sejajar dengan kebudayaan daerah yang di akui di Indonesia, mestinya menjadi bagian dari kebijakan umum redaksi Kolaka Pos tanpa mengabaikan kepentingan yang profit oriented. Disinilah dibutuhkan keseimbangan dalam mengatur regulasi kebijakan redaksi sehingga konten liputan dan sajian informasi Kolaka Pos sebagai media cetak lokal yang terbit di Kolaka ini dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.Tanpa kebijakan ini, dipastikan media cetak yang dirintis oleh pekerja jurnalistik yang professional akan ditinggalkan pembacanya.Semoga saja ini dapat menjadi catatan yang dapat dipertimbangkan segenap pengelolah redaksi dan pemilik usaha media Kolaka Pos sehingga dapat menjadi bacaan yang diharapkan menjawab kebutuhan informasi dan komunikasinya.

Penulis adalah Direktur Kolaka Media Institute, tinggal di Watuliandu, Kolaka

Menggugat Kebudayaan Mekongga

Menggugat Kebudayaan Mekongga

Oleh:  Ridwan Demmatadju

Minat masyarakat Kolaka untuk mendiskusikan perkembangan kebudayaan Mekongga hari ini secara lebih serius dan berorientasi jauh ke depan, sangat sepi peminatnya.Soal ini rupanya tidak hanya dialami pihak yang berkepentingan dengan perkembangan kebudayaan Mekongga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga dialamai oleh kalangan masyarakat Kolaka ( baca : orang pribumi) yang mengaku sebagai pemilik sah warisan kebudayaan Mekongga.Sehingga hari ini perkembangan kebudayaan Mekongga mengalami ketertinggalan dengan budaya daerah lain yang ada di Indonesia.

Sejauh pengamatan penulis di Kabupaten Kolaka, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan budaya Mekongga di Kolaka yang lebih serius, seperti melibatkan perguruan tinggi yang memiliki basis peneliti dan penulis kebudayaan tidak pernah berlangsung. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seni budaya Mekongga, seperti kongres yang diadakan oleh Lembaga Adat Tolaki-Mekongga (LATKOM) terkesan sangat tertutup dan sepi dari publikasi media baik cetak maupun media televisi, sehingga masyarakat secara luas tidak mengetahui apa yang jadi tema dan tujuan kegiatan tersebut.Padahal menurut hemat penulis, seharusnya kegiatan ini dipublikasikan secara lebih luas agar diketahui oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kolaka, khususnya dan lebih luas untuk masyarakat Indonesia.

Ini salah satu permasalahan yang bisa dibaca dalam perjalanan pengembangan kebudayaan Mekongga di Kolaka, selain masih banyak persoalan substantif yang mestinya sudah dapat disimpulkan oleh para tokoh dari suku Mekongga hari ini, Dari catatan penulis, terlihat jelas bahwa persoalan yang masih menyelimuti pikiran para tokoh adat Mekongga di Kolaka, seperti soal saling klaim keturunan raja Mekongga yang selalu dijadikan alasan perdebatan untuk menentukan kedudukan seseorang dalam lembaga adat Mekongga. Susana perdebatan sesungguhnya bukan hal yang tabu untuk dimunculkan sebagai sebuah perbedaan pandangan atau argumentasi, jika diikuti dengan kerangka argumentasi yang obyektif dan ilmiah.Untuk itulah dibutuhkan sebuah upaya yang  komprehensif  dengan melibatkan semua pihak yang memiliki pemahaman dan pengalaman tentang kebudayaan secara konseptual untuk melakukan kajian wacana kebudayaan Mekongga. Saat ini, perdebatan soal kebudayaan Mekongga di Kolaka terkesan tidak memiliki kerangka yang obyektif dan ilmiah, karena diskusi atau kegiatan yang berkaitan kebudayaan Mekongga berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi dan kepedulian tentang kebudayaan secara umum. Wajar saja jika hasil dari kegiatan yang membicarakan soal kebudayaan Mekongga, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan selalu berujung pada perdebatan yang selalu berulang ketika membicarakan kebudayaan Mekongga.

Menurut, Ahmaruddin Haruna, salah satu seniman seni rupa jebolan mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB Bandung di Kolaka menyatakan dalam diskusi budaya di Warkop KNPI Kolaka, Kamis (7/3), bahwa perdebatan soal klaim keturunan dan simbol-simbol budaya Mekongga sudah harus disimpulkan untuk melangkah pada persoalan-persoalan yang lebih substantif dan berkelanjutan. Saat ini membicarakan Kebudayaan Mekongga sebagai sebuah khasanah budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, belum menunjukkan sebuah gerakan yang kuat di tengah masyarakat, padahal sesungguhnya begitu banyak tradisi yang terlupakan dalam masyarakat  Mekongga di Kabupaten Kolaka terlupakan begitu saja dalam aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Kolaka. Seperti Upacara “Mosehe Wonua” yang seharusnya bisa dilaksanakan setiap tahunnya, namun faktanya tradisi ini tidak pernah dilaksanakan secara bersama antara pihak tokoh adat Mekongga dan Pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka, sebagaimana lazimnya upacara-upacara ritual di sebuah daerah kebudayaan di Indonesia.

Dari gagasan pemikiran Ahmaruddin Haruna yang terungkap ini, nampaknya sejalan dengan penulis, bahwa sudah saatnya dimunculkan kesadaran baru di kalangan masyarakat Kolaka untuk merasa memiliki budaya lokal, khususnya budaya Mekongga.Sehingga penanaman nilai-nilai budaya Mekongga dapat melebar dan meresap di semua aspek kehidupan bermasyarakat.Hal ini dapat menjadi gerakan kebudayaan yang patut mendapat dukungan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kolaka.Memang untuk mewujudkan gerakan perubahan paradigm berkebudayaan ini terasa akan sulit dimulai, jika tokoh adat Mekongga yang ada di Kolaka tidak bisa melepaskan egoisme ketokohan yang tidak rasional sekaligus tidak memiliki dasar yang kuat untuk memastikan ketokohannya dalam struktur kebudayaan      Mekongga. Sekali lagi untuk menyelesaikan persoalan ini, keterlibatan unsur dari luar kebudayaan Mekongga harus ada, dan diberikan ruang untuk memberikan pandangan yang obyektif untuk memastikan kedudukan dan fungsinya secara ilmiah. Jika perlu, pelibatan peneliti, pakar budaya dari kalangan perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada atau Universitas Hasanuddin yang dianggap lebih netral, obyektif sekaligus berpengalaman melakukan kajian budaya di Indonesia.

Hal inilah, yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan Mekongga di Kabupaten Kolaka sehingga bisa sejajar dengan kebudayaan yang ada di Indonesia.

Sebagai penulis yang peduli dengan kebudayaan Mekongga, hingga saat ini masih merasakan buruknya kebijakan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk melakukan penggalian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan Mekongga, dengan melihat politik anggaran yang sangat minim untuk mengembangkan kebudayaan, serta peraturan daerah yang  berpihak pada pengembangan kebudayaan Mekongga hari ini, tidak terlihat secara nyata peran pemerintah bersama DPRD Kolaka.Kenyataan ini, semestinya bisa dimaknai oleh tokoh masyarakat adat mekongga sebagai sebuah upaya melemahkan perkembangan nilai-nilai kebudayaan Mekongga. Sudah saatnya kesadaran untuk menjadikan budaya Mekongga menjadi sebuah nilai yang hidup dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat di Kolaka.

                                         Penulis adalah jaringan pekerja seni budaya

  

Hari Ini Kejakasaan Negeri Kolaka Didemo

Kantor Kejaksaan Negara Kolaka hari ini didemo oleh sejumlah aktifis mahasiswa di Kolaka, mereka mendesak Kejakasaan untuk segera melakukan pengusutan dugaan kasus korupsi Proyek Kemenpera, yang ditangani pihak Pemda Kolaka. Dalam orasi mahasiswa tersebut meminta agar dugaan kasus ini segera menetapkan beberapa nama yang mengelolah proyek sebagai tersangka, bahkan mereka mengancam akan mencabut kembali laporannya jika pihak Kejakasaan tidak mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan.

Pihak Kejaksaan hanya diwakili salah satu stafnya, ''Kami mohon dimaklumi dalam proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus ini, karena banyaknya desa yang mesti ditelusuri,'' ujar Ruslan, Rabu (6/3) dihadapan pendemo. (imoel)

Revitalisasi Program Kerja KNPI dan Kemandirian Pemuda Kolaka

Revitalisasi Program Kerja KNPI dan Kemandirian Pemuda Kolaka

(Antara Harapan dan Tantangan)

Oleh : Ridwan Demmatadju, SPd

P

erjalanan dan dinamika kaum muda di Indonesia yang berhimpun dalam organisasi kepemudaan bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cukup menarik untuk dibicarakan. Dengan melihat jejak sejarah dan perjalanannya sebagai organisasi yang memiliki jaringan pengurus di seluruh Indonesia, setidaknya KNPI menjadi satu-satunya organisasi Pemuda di Indonesia yang sangat diperhitungkan eksistensinya sejak zaman orde baru hingga zaman reformasi. KNPI sebagai wadah berhimpunnya kader pemuda terbaik di Indonesia begitu dipercaya oleh Pemerintah, bahkan tradisi dalam rekruitmen seorang menteri Pemuda dan Olah Raga biasanya adalah mantan Ketua DPP KNPI, sebut saja Akbar Tangjung, Hayono Isman, Agung Laksono dan Adyaksa Dault. Ini menjadi bukti bahwa KNPI merupakan organisasi kader yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan untuk bangsa dan Negara ini. Kemudian, di daerah juga kader-kader KNPI juga mengikuti tradisi rekruitmen yang berjalanan di Pemerintah pusat. Kita dapat dengan mudah menemukan nama-nama mantan Ketua KNPI yang diberikan amanah jabatan di lingkup birokrasi baik Kabupaten maupun Provinsi. Ini hanya salah satu fakta bahwa kedudukan seorang Ketua KNPI baik di daerah maupun di pusat memiliki daya tarik untuk “diperebutkan” setiap kali kongres pemuda di gelar.  

      

Kita tentunya, setuju jika pernyataan bahwa nasib bangsa dan negara ini, berada di tangan generasi muda, pemuda yang memiliki komitmen dan kemandirianlah nasib bangsa dan negara ini akan menjadi lebih baik dan dapat diperhitungkan oleh negara-negara lain.Makanya, tak dapat dipungkiri lagi, kebijakan pemerintah senantiasa sangat memperhatikan pola pembinaan dan pengembangan peran pemuda di seluruh Indonesia.

Bertolak dari sekilas perjalanan dan eksistensi KNPI secara Nasional, sebagai wadah organisasi pemuda yang  menghimpun kader potensial ini, seharusnya bisa memicu kesadaran dan kebangkiatan kaum muda di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kolaka sebagai bagian dari wilayah NKRI, dengan ber-KNPI sesungguhnya seorang pemuda telah mempersiapkan diri untuk menerima tanggungjawab sekaligus amanah yang lebih besar, yang tentunya sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki. Apakah sebagai pemuda yang berkarir sebagai birokrat, pengusaha atau politisi. Dengan memiliki latar belakang sebagai mantan fungsionaris KNPI, akan memberi nilai lebih dibandingkan dengan seorang pemuda yang tidak memiliki latar belakang organisatoris kemudian berharap mendapat amanah dan tanggungjawab yang besar.

Meskipun demikian, bahwa peranan organisasi KNPI di Kabupaten Kolaka nampaknya mengalami kemunduran dan kehilangan kemandirian dalam memberikan kontribusi positif terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka.Salah satu indikator yang bisa disebutkan adalah begitu banyak kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang berkaitan langsung dengan pembinaan generasi muda yang dibahas di DPRD Kabupaten Kolaka, ada pihak yang menutup pintu untuk KNPI Kolaka dalam pembahasan dan penetapan anggarannya. Padahal seharusnya KNPI Kolaka sebagai salah satu stakeholder, dilibatkan untuk membahas soal penting dan strategis ini. Karena ini berkaitan dengan nasib dan masa depan daerah ini.Hal ini menjadi persoalan ? Peran strategis pemuda di Kabupaten Kolaka begitu mudah “diamputasi” oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan strategi politik anggaran.

Sejatinya, jika pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama DPRD Kolaka berpikir jernih dan memiliki kemampuan untuk membaca kemajuan dan dinamika organisasi KNPI di beberapa daerah terdekat dari Kabupaten Kolaka sebagai sebuah pembanding, ternyata KNPI Kolaka sangat jauh tertinggal. Salah satu penyebabnya karena terbatasnya alokasi anggaran dari Pemerintah yang diberikan melalui APBD setiap tahun. 

Selain  alokasi anggaran yang sangat minim, juga kesiapan sumber daya manusia dari jajaran pengurus KNPI Kabupaten Kolaka yang dianggap tidak cukup mampu untuk mengelolah anggaran yang besar untuk membawa KNPI Kabupaten Kolaka menjadi laboratorium kader pemimpin di masa yang akan datang. Alasan kesiapan dan kemampuan ini tentunya masih bisa diperdebatkan secara internal di pengurus KNPI Kolaka.Namun sebagai pengurus KNPI Kabupaten Kolaka, ini tidak cukup  relevan jika dijadikan argumentasi pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk tidak mengabulkan penawaran anggaran yang lebih proporsional untuk KNPI Kolaka. Akan sangat mustahil mengharapkan peran pemuda lebih optimal jika anggarannya nyaris tidak memadai untuk melaksanakan sejumlah program kerja. Apalagi mengharapkan sebuah kebangkitan pemuda di Kolaka untuk menjadi generasi yang unggul di bidangnya.

Bercermin dari sejarah perjalanan KNPI Kolaka, terdapat nama dr Marzuki sebagai Ketua KNPI Kolaka yang pertama, kemudian Drs. H Andi Syahruddin, M, MSi (mantan Sekretaris Kabupaten), H.Rais Galu, SE, MSi (Kadis Pariwisata), H.Syamsul Bahri Majid,SH.MH (Kabag Ortala), Andi Adha Arsyad, S.Sos (Kabid Udara Dinas Perhubungan) Kabupaten Kolaka, Syaifuddin Mustaming (Kasubag hukum dan Humas Kemenag Provinsi Sultra) dan Anis Pamma berprofesi sebagai pengusaha yang terpilih dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) KNPI Kolaka Periode 2012-2014. Dari deretan nama-nama besar di KNPI Kolaka, ini menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi seluruh jajaran fungsionaris dan mantan fungsionaris KNPI di Kolaka. Sekaligus akan menjadi sebuah kebanggaan semu, ketika hari ini di jajaran pengurus KNPI Kolaka tidak memperlihatkan eksistensi dan kemandiriannya untuk mengambil peran strategis dalam proses transformasi nilai-nilai kehidupan bagi generasi muda yang akan bermuara pada proses kemajuan pembangunan di Kolaka.  

Hal ini, juga akan menjadi tantangan berat bagi Anis Pamma sebagai Ketua KNPI Kolaka dengan latar belakang pengusaha untuk membuat perubahan dalam dinamika organisasi bernama KNPI Kolaka, bahwa peran dan tanggungjawabnya sebagai orang nomor satu di KNPI Kolaka setidaknya Ia sudah memiliki cetak biru (blue print) untuk pengembangan organisasi ke arah yang lebih mandiri dan kreatif dalam implementasi program kerja dari masing-masing bidang yang telah disepakati saat rapat kerja pengurus KNPI Kolaka Periode 2012-2014. Sebagai pemimpin kolektif kolegial dalam organisasi ini. Dia tidak bisa bekerja sendiri untuk merealisasikan seluruh program kerjanya. Dibutuhkan pengurus yang memiliki komptensi untuk membantu menjabarkan sekaligus mewujudkan rencana kerja tersebut secara terukur.

Jika dilihat jabaran program kerja dari KNPI Kolaka hari ini, nampaknya akan memberikan harapan bagi perkembangan sekaligus dinamika yang positif bagi kaum muda di Kabupaten Kolaka.Dengan catatan program kerja tersebut dapat dilaksanakan secara terukur melalui evaluasi dan monitoring secara berkala. Kemudian, yang tak kalah pentingnya juga KNPI Kolaka menjalin kerja sama dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada di Kabupaten Kolaka. Pada frame inilah dibutuhkan kemampuan melakukan revitalisasi program kerja dari semua bidang/komisi. Dengan revitalisasi ini, setidaknya akan melahirkan banyak manfaat yang positif bagi peningkatan kapasitas secara kelembagaan maupun personalitas di jajaran pengurus KNPI hari ini dan di masa yang akan datang.

Revitalisasi program kerja ini dapat dimaknai sebagai upaya penambahan nilai, penguatan atau perluasan konsep dan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap dengan mempercepat semua akses yang berkaitan dengan program unggulan dari semua bidang kerja. Meski selama ini sebenarnya program kerja KNPI Kolaka sudah terjalin dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan kepemudaan di Kolaka.Lagi-lagi jalinan kerja sama ini dirasakan belum menghasilkan sebuah nilai yang optimal untuk jangka panjang. Pada persoalan ini, sangat dibutuhkan adanya kesamaan presepsi untuk mendukung program revitalisasi program kerja KNPI Kolaka menuju pada kemajuan, sinergisitas dan  kemandirian generasi muda di Kabupaten Kolaka secara berkelanjutan sebagai sebuah tujuan.

Dengan adanya presepsi yang sama dari seluruh pihak yang merasa berkepentingan dengan KNPI Kolaka sebagai sebuah organisasi yang kuat, sesunguhnya ini bisa dan sejalan dengan Deklarasi Pemuda Indonesia Tahun 1973 yang harus disadari sepenuhnya untuk menangkap getaran Sumpah Pemuda yang menggariskan dan mengejawantahkan Tekad Satu Bangsa, Satu Tanah Air, Satu Bahasa. Dan piranti kesatuan dan persatuan lainnya Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, adanya prinsip pengabdian yang menjadi tanggungjawab sebagai generasi masa kini adalah keharusan diri menyatukan tenaga dan pikiran dan ketulusan untuk bergerak bersama.

Harapan dan tantangan KNPI Kolaka hari ini harus dijawab dengan bekerja keras dan cerdas untuk mencapai tujuan-tujuan mulia dari organisasi yang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh penting yang tak hanya di daerah ini, tetapi juga di seluruh Indonesia. Langkah-langkah strategis dan sedikit “beresiko” dan harus mengabaikan tradisi ber-KNPI di Kolaka mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan, demi tercapainya tujuan organisasi ini. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain, untuk melakukan penataan seluruh elemen organisasi yang efisien dan efektif untuk selanjutnya dilakukan revitalisasi program kerja KNPI Kolaka. Semoga.



                                                    Penulis adalah Ketua OKK KNPI Kolaka  

  

Peta Politik Kolaka Jelang Pilbup 2014 (Bagian 1)

Herman Syahruddin (Ketua LSM LIDER SULTRA)

“Ahmad Safei Pemimpin Yang Bijak, Tegas dan Amanah”

Saat ini peta politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kolaka terlihat masih sangat sulit diprediksi lantaran sejumlah calon yang akan memastikan diri untuk maju sebagai calon masih berhitung panjang.Padahal tahapan penjaringan calob Bupati dan Wakil Bupati Kolaka diperkirakan akan berlangsung di bulan April 2013. Saat ini, yang terlihat di Kolaka dipastikan maju sebagai calon Bupati terjajal nama H. Ahmad Safei, yang masih menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten Kolaka, Amir Sahaka juga masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kolaka, dan Harun Rahim, Anggota DPRD Provinsi Sultra dari Partai Demokrat, disusul nama Ali Nur (mantan Pj.Bupati Kolaka dan mantan Kadispenda Provinsi Sultra), Farhat Abbas suami dari artis Nia Daniaty  yang berprofesi sebagai pengacara sekaligus seleberiti.Terakhir muncul nama Sabaruddin Labamba politisi PAN dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga ikut meramaikan bursa Cabup Kolaka Periode 2014-2019 nanti.

Dari nama yang muncul ini, nampaknya nama Ahmad Safei, Harun Rahim, Amir Sahaka dan Farhat Abbas sudah menunjukkan nilai popularitasnya di kalangan masyarakat Kolaka.  Sosok H. Ahmad Safei, sebagai calon Bupati Kolaka tentunya akan sangat diuntungkan dengan pengalamannya dan jaringan yang dimiliki saat ini, selain itu dia masih memiliki kekuatan sebagai Sekretaris Kabupaten Kolaka, dengan posisinya ini akan memberikan kekuatan tersendiri untuk mendapatkan pengaruh secara signifikan. Dari sisi keperibadian yang dimiliki Ahmad Safei sebagai calon pemimpin di Kolaka ini, sudah dapat dirasakan oleh masyarakat di Kolaka sejak ia berkarir sebagai birokrat di Kabupaten Kolaka.Pengalamannya untuk memimpin di Kolaka sejatinya tidak diragukan lagi, pasalnya dia pernah menduduki jabatan camat di Kec. Watubangga, Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD) hingga menjadi orang nomor satu di lingkup Sekretariat Kabupaten Kolaka. Dari jalan panjang karirnya sebagai birokrat yang berpengalaman tentunya ini menjadi referensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya nanti. Sikap tegas dan bijaksana yang dimiliki Ahmad Safei yang dikenal dekat dengan kalangan anak muda di Kolaka menjadi kelebihan tersendiri baginya.Dengan demikian dari sisi popularitas Ahmad Safei, tak dapat dipandang sebelah mata.

Bagaimana dengan tingkat elektabilitas Ahmad Safei jelang dimulainya tahapan Pilkada Kolaka ini, dari catatan penulis terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun ukuran ini masih akan terus berubah-ubah. Dari informasi yang penulis dapatkan bahwa hasil survey elektabilitas Ahmad Safei berada di urutan teratas dibanding calon-calon yang ikut disurvey. Soal hasil survey elektabilitas ini, tentunya akan menjadi perdebatan bagi tim sukses calon Bupati Kolaka yang lain. Klaim tertinggi dalam dinamika politik jelang Pilkada menjadi biasa, sekaligus salah satu strategi bagi calon.Tentunya, hasil survey dari lembaga riset poilitik akan turut mempengaruhi faktor keterpilihan dari sang calon Bupati yang akan bertarung.

Tingginya angka popularitas dan elektabilitas Ahmad Safei hari ini dapat dilihat dari posisinya saat ini sebagai Sekretaris Kabupaten di Kolaka ? Hal ini tidak bisa pungkiri, namun terlepas dari jabatan yang masih melekat dari Ahmad Safei sesungguhnya, dia memang memiliki sikap sosial yang diperlihatkan di lingkungan tempat tinggalnya di Watuliandu. Tak hanya itu, penerimaannya kepada semua kalangan juga sangat menonjol dalam diri anak dari tokoh veteran pejuang H.Hanise di Kolaka ini.

Lugas, tegas dan bijaksana bagi Ahmad Safei menjadi karakternya, maka tak heranlah jika berurusan dengannya semuanya akan terlayani dengan baik tanpa ada yang merasa dirugikan.Sikap ini tentunya sangat dirasakan oleh pekerja media dan aktifis LSM yang ada di Kolaka. Suparman Sultan (27) salah satu pekerja jurnalis nasional yang kerap mewancarai Ahmad Safei mengakui kedekatannya dengan Sekretaris Kabupaten Kolaka ini. ‘’ Dia orangnya sangat terbuka untuk memberikan pelayananan kepada siapa saja,’’ tutur Suparman Sultan yang kerap disapa Abdi ini kepada penulis ketika itu.

Lain halnya dengan Herman Syahruddin, aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Demokrasi Rakyat  (LIDER) Sulawesi Tenggara, menilai sosok Ahmad Safei sebagai figur pemimpin masa depan yang sangat tepat untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Buhari Matta yang tak lama lagi meninggalkan jabatannya itu.

Dari hasil kajian LIDER Sultra, nama Ahmad Safei memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Kolaka ke arah yang lebih baik. “Alasannya, Safei sudah memahami semua dinamika yang jadi persoalan masyarakat Kolaka. Selama ini kami telah melakukan kajian terhadap sejumlah calon Bupati Kolaka yang akan maju dalam Pilkada ini, Ahmad Safei memiliki keunggulan disbanding calon-calon yang lain,’’ jelas Herman yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Ahmad safei.  

Penilaian ini, kata Herman yang juga rela meninggalkan jabatan strategis di Partai besutan Wiranto (Hanura) Kolaka ini, dia obyektif dan berdasarkan fakta sosial. Hari ini banyak tokoh dan politisi yang berniat menjadi pemimpin bahkan ada calon yang sudah pernah mendapat amanah memimpin di Kolaka namun mengabaikan amanah dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin.’’ Kita terbuka saja, calon-calon yang lain itu, kontribusi apa yang sudah diberikan untuk masyarakat Kolaka. Kalau hari ini mereka menjadi wakil rakyat. Pertanyaanya apa yang mereka sudah perjuangkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kolaka. Khan hampir tidak ada yang bisa dinilai sebagai wujud kepedulian mereka’’ tegas Herman dalam focus diskusi “Mencari Pemimpin Kolaka Masa Depan” yang diadakan oleh LSM LIDER Sabtu(2/3) pekan lalu.

    

   

  

Bergerak Cepat Untuk Perubahan !

Jadilah Orang Pertama Membawa Perubahan di Kolaka

Menjadi Pemilih Yang Cerdas

Dewasa ini, seiring ramainya pemberitaan soal pemilu dan pilkada, bermunculan beragam opini mengenai kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Karena tugasnya yang cukup berat untuk melayani masyarakat, pemimpin yang baik haruslah memiliki kelebihan dalam berbagai hal dibanding masyarakat biasa.

Berikut beberapa point yang dapat dijadikan acuan dalam memilih pemimpin.

-

1. AGAMA

a. Seiman

Untuk sebagian orang, masalah agama memang hal yang sensitif. Jadi hal ini harus diperhatikan juga. Walaupun tentu tidak hanya faktor ini saja yang wajib dipertimbangkan.

b. Aplikasi Agama Dalam Hidup Keseharian

Sebagai seorang pemimpin, tidaklah cukup dengan hanya melihat status agama di KTP nya saja. Karena saat ini banyak orang yang mengaku beragama, tapi ternyata masih korupsi juga.

Ngakunya ahli agama, tapi tingkah laku nya tidak mencerminkan yang selayaknya. Perkataannya sering menyakitkan orang lain. Saat bercanda malah jadi menyinggung perasaan.

c. Tawakal

Menurut wikipedia, tawakal berarti berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Tugas manusia hanyalah sebatas berusaha. Hasilnya tergantung nasib yang sudah ditakdirkan.

Jika menang, pemimpin yang punya sifat tawakal akan bersyukur dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebailiknya, andai ternyata kalah, beliau akan legowo dan bersikap gentleman mengakui kekalahan dari calon yang menang.

d. Amanah

Bicara amanah tentu tidak hanya sebatas menunaikan masa jabatannya saja. Tapi yang jauh lebih penting, juga amanah dalam melaksanakan pemerintahan demi kepentingan rakyat.

Buat apa menjabat sampai selesai masa jabatan, tapi alih-alih demi pembangunan, uang negara malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kolega nya saja. Alhasil kinerjanya jeblok, prestasi pun tak ada.

-

2. TINGKAH LAKU

a. Ramah

Pemimpin yang ramah pasti menjadi dambaan semua rakyatnya. Murah senyum setiap saat. Tapi kita juga harus bisa membedakan senyum yang tulus dengan senyum yang dibuat-buat.

Banyak pejabat yang selama kampanye menebar senyum dan bersikap ramah, tapi begitu sudah terpilih berubah 180 derajat menjadi makhluk yang bebal dan mengerikan.

Saat menjalankan tugas, seorang pemimpin tentu sering menemui berbagai masalah, kadang sampai menyulut emosi. Pemimpin yang baik haruslah dapat mengontrol emosi dirinya.

Tidak mudah marah-marah saat ada bawahan yang melakukan kesalahan. Begitu pula andai disudutkan oleh pihak-pihak yang kurang puas dengan kepemimpinannya.

b. Tidak Anti Kritik

Tidak ada manusia yang senang dikritik. Tapi sebagai seorang pemimpin, kritik yang datang harus dimanfaatkan sebagai momen perbaikan dan pengembangan diri. Mungkin masih ada kesalahan yang dibuat atau program kerja yang belum optimal.

c. Merakyat

Merakyat berarti seorang pemimpin sering terjun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Tentunya hal ini dilakukan rutin selama menjabat, bukan hanya saat kampanye saja demi pencitraan diri.

Padahal aslinya hanya berdiam diri di kantor dan terima beres laporan dari bawahan. Sudah jamak istilah ABS, Asal Babe Senang, demi menyenangkan atasan.

d. Tidak Arogan

Dengan diberi beragam fasilitas, pemimpin yang baik harus menggunakannya sebaik mungkin. Tapi juga harus memperhatikan etika dan aturan yang ada.

Misalnya penggunaan dana negara tentu harus sehemat mungkin, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang masih rendah. Atau penggunaan mobil dinas tidak perlu dikawal voorijder secara berlebihan.

Saat ini, banyak rombongan pejabat dengan kawalan polisi berlaku seenaknya meminta jalan untuk lewat. Apalagi di tengah kemacetan parah. Seolah buta bahwa kondisi jalan sedang penuh. Kalau yang di depan disuruh minggir, mau minggir kemana? Kanan kiri sudah penuh dengan kendaraan lain.

Bahkan ada lagi yang lebih parah, sampai melawan arus lalu lintas hanya demi menghindari kemacetan. Hal ini tentu sangat membahayakan pengguna jalan lain yang notabene rakyatnya sendiri.

e. Jujur dan Jantan

Jujur adalah salah satu syarat utama untuk menjadi pemimpin. Tanpa kejujuran, uang negara bisa ditilep demi mengisi rekening pribadi dan kolega. Tanpa kejujuran, kondisi rakyat bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik.

Misalnya saat butuh dana tunjangan kemiskinan, jumlah orang miskin ‘dinaikkan’. Sebaliknya saat butuh pencitraan, jumlahnya ditekan serendah mungkin.

Pemimpin juga harus jantan mengakui andai masih ada kekurangan saat memegang jabatan. Bukannya ngeles kalau ada yang mengkritik.

f. Ambisi

Di era sekarang ini, banyak yang berambisi menjadi pemimpin. Tapi andai ada, pilihlah calon yang tidak mencalonkan dirinya sendiri, melainkan dicalonkan atau diminta maju oleh orang lain.

Karena seringkali, ambisi seseorang mebuatnya melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Kalau perlu, aturan diterjang. Hukum agama dipermainkan hanya demi kepentingan politik.

g. Inspiratif

Pemimpin haruslah menjadi inspirasi bagi rakyat maupun bawahannya untuk menjadi lebih baik. Karena dengan pemimpin yang inspiratif, semua pihak akan bersemangat dalam mencapai cita-cita bersama.

-

3. KEMAMPUAN

a. Manajerial

Tugas utama seorang pemimpin bukanlah di bagian teknis atau eksekusi nya. Tapi lebih kepada kemampuan mengelola sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Baik sumber daya alam, dana maupun tenaga yang dipimpinnnya. Pemimpin harus mampu menempatkan orang-orang terbaik sesuai keahliannya, bukan hanya mengaku-aku ahli.

b. Kontrol

Setelah penempatan personel kerja dan pembagian tugas, selanjutnya diperlukan kontrol dalam pelaksanaan suatu program kerja. Jangan sampai melenceng dari rencana, baik pendanaan, target waktu sampai hasilnya.

c. Komunikasi

Untuk bisa berhubungan dengan banyak pihak, pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Berbeda dengan zaman feodal dahulu yang bersifat top down. Raja tinggal memerintah, punggawanya harus melaksanakannya tanpa banyak membantah.

d. Kerjasama

Dalam melaksanakan tugas, pemimpin juga harus bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Apakah itu wakilnya, bawahan, atau rakyat. Semua harus dirangkul dengan baik.

Bukannya malah ‘one man show‘. Semua diakui hasil jerih payah sendiri. Padalah banyak pihak lain yang berperan penting didalamnya.

e. Tegas

Tegas berarti tidak boleh bersikap lembek saat pelaksanaan rencana kerja. Ditekan kanan kiri, mengkerut. Ditekan dari depan, mundur. Kalau punya pemimpin model begini, kapan majunya?

Tegas juga bukan berarti kaku. Karena ketegasan itu sendiri masih memperhitungkan kondisi riil yang ada tanpa terlalu jauh melenceng dari rencana awal. Jadi mampu mengantisipasi berbagai halangan yang menghadang.

-

4. PERHATIAN TERHADAP RAKYAT KECIL

Kenapa harus rakyat kecil yang diutamakan? Karena golongan inilah yang paling butuh pertolongan pemimpin. Bukan dengan sumbangan sporadis dan temporer. Tapi melalui program-program yang pro rakyat.

a. Transportasi Publik

Sarana transportasi massal menjadi kebutuhan mutlak manusia modern karena mobilitasnya yang sangat tinggi. Lihatlah kota-kota besar di seluruh dunia.

Transportasi publik nya sudah terlayani dengan baik. Monorail, MRT, busway, kereta rel listrik, dsb. Semua sudah tersedia lengkap, bukan hanya tiang pancang nya saja.

b. Bangun Pasar Tradisional, Bukannya Memperbanyak Mal

Pasar identik dengan rakyat kecil karena di pasar lah tempat para pedagang kecil. Semakin banyak dan semakin baik pasarnya, semakin banyak pula UKM yang bisa berkembang.

Bukankah selama krisis moneter dulu, UKM lah yang menjaga kestabilan ekonomi Indonesia? Bukannya konglomerat yang langsung kabur keluar negeri membawa semua aset.

Mirisnya lagi, saat ini banyak kecurigaan pasar yang ‘terbakar’. Untuk pembangunannya kembali, pedagang lama harus membayar dengna harga yang jauh lebih mahal. Tanya kenapa?

c. Kesehatan dan Pendidikan

Sudah menjadi tugas pemimpin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bagus dan terjangkau biayanya. Jaminan kesehatan perlu untuk semua lapisan masyarakat, terlebih golongan ekonomi lemah.

Pendidikan murah dan baik juga perlu diperbanyak untuk peningkatan taraf hidup rakyat lapisan bawah.

-

5. PRESTASI

A. Kondisi Daerah

Kalau mau melihat prestasi seorang pemimpin, tengoklah kondisi wilayah yang dipimpinnya. Apakah semakin baik, atau justru semakin lama semakin bertambah rusak dan semrawut?

b. Prestasi Individu

Selain kondisi wilayahnya, kinerja pemimpin juga dapat dilihat dari penghargaan individu yang diberikan oleh pihak luar demi mengapresiasi prestasi kerjanya.

c. Pilih Yang Memberi Bukti, Bukan Janji

Kenyang pengalaman belum tentu kenyang prestasi. Bisa jadi seorang pemimpin sudah lama menduduki jabatan ini itu di pemerintahan, tapi hasilnya nol besar.

Padahal mengaku paling paham dan paling mengerti. Pilihlah yang sudah memberi bukti NYATA, bukan hanya janji kosong belaka.

-

6. DUKUNGAN RAKYAT

Pemimpin yang baik adalah yang dicintai karena mampu mensejahterakan rakyatnya.

a. Saat Kampanye

Pada masa kampanye, ada calon yang menggunakan dana besar dan dukungan kolega. Dana yang banyak digunakan untuk berkampanye di berbagai media.

Kolega digunakan untuk meraih basis massa sebanyak-banyaknya. Dalam politik, tentu tidak ada dukungan yang gratis. Semua ada perhitungan untung ruginya.

Sebaliknya, ada juga yang mendapat simpati masyarakat luas. Sampai-sampai banyak pihak yang sukarela menyumbangkan dana, tenaga dan waktu secara cuma-cuma.

Kenapa mau membantu tanpa imbalan? Karena, dengan berbagai pertimbangan, mereka yakin calon inilah yang paling tepat.

b. Untuk Yang Pernah Berkuasa, Lihatlah Saat Pemilihan Kedua

Seringkali dari calon-calon yang ada, pernah memegang jabatan baik di tempat yang sama maupun di tempat lain. Andai ada yang pernah terpilih 2 kali, lihatlah dukungan rakyat pada saat pemilihan yang kedua.

Apabila dukungan rakyat begitu besar, berarti pemimpin ini dinilai sukses oleh rakyat yang dipimpinnya. Tentu mustahil mencapai angka 100% karena pasti masih ada kekurangan sebagai manusia. Tapi perolehan angka yang tinggi mencerminkan prestasi seorang pemimpin di periode sebelumnya.

-

7. KAMPANYE SEHAT

Tujuan yang baik harus dicapai dengan jalan yang baik. Adagium itu berlaku juga di dunia politik. Untuk mencapai suatu jabatan publik, calon pemimpin juga harus menempuh cara yang baik juga. Jangan karena ambisi meraih posisi, menjadikannya menghalalkan semua cara.

a. Politik Santun

Gunakan model kampanye santun. Taati peraturan yang berlaku. Norma hidup bermasyarakat juga harus diperhatikan.
Jangan sampai malah menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.

B. Kampanye Tanpa Kekerasan

Kekerasaan bukan hanya berupa kekerasan fisik. Tapi bisa juga kekerasan verbal berupa ancaman, makian, dan hinaan. Begitu juga dengan fitnah keji yang tidak sesuai dengan realita.

–

Itulah beberapa kriteria yang dirasa perlu dalam diri seorang pemimpin. Andai ada kriteria lain yang terlewat, bisa juga dimasukkan.

Oleh karena itu, cerdaslah dalam memilih pemimpin. Karena pemimpin yang baik dapat membawa kita menuju perbaikan. Sebaliknya pemimpin yang buruk membawa bencana.

Bukankah segala sesuatu harus diserahkan pada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancurannya. Tentu saja yang benar-benar ahli, bukan ahli ngeles apalagi ahli berbohong.

Selain itu, Tuhan juga memerintahkan kita untuk senantiasa berusaha agar bisa merubah nasib. Salah satu usahanya, ya dengan memilih pemimpin yang tepat.

Jadilah warga yang baik. Jangan bersikap egois memikirkan diri sendiri. Pikirkan juga penderitaan rakyat kecil selama ini berkutat dengan macet, banjir, pelayanan kesehatan yang buruk dan pendidikan ‘gratis’ yang ternyata mahal.

Andai akhirnya memutuskan untuk golput, tetaplah datang ke TPS dan coblos semua calon yang ada. Karena kertas suara yang kosong seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenangkan suatu calon secara tidak fair.